INFO

"Adil Ka' Talino Bacuramin Ka' Saruga Basengat Ka' Jubata" "No WA Resmi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak 0811 570 1396"

Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS DAN FUNGSI

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak mempunyai tugas  yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pajak dan Retribusi daerah Kabupaten Landak sesuai peraturan perundang-undangan.

 

FUNGSI

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak menyelenggarakan fungsi :

  1. perumusan kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah;
  3. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pajak dan retribusi daerah;
  4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pajak dan retribusi daerah;
  5. pelaksanaan administrasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang pajak dan retribusi daerah;

 

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, dan pelaporan kegiatan Badan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;

 

Kepala Badan mempunyai fungsi :

  1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di sekretariat, bidang pengembangan dan pelayanan, bidang pendataan dan penilaian serta bidang penagihan dan pengawasan;
  2. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di sekretariat, bidang pengembangan dan pelayanan, bidang pendataan dan penilaian serta bidang penagihan dan pengawasan;
  3. penyelenggaraan kegiatan di sekretariat, bidang pengembangan dan pelayanan, bidang pendataan dan penilaian serta bidang penagihan dan pengawasan;
  4. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
  5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di sekretariat, bidang pengembangan dan pelayanan, bidang pendataan dan penilaian serta bidang penagihan dan pengawasan;
  6. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di sekretariat, bidang pengembangan dan pelayanan, bidang pendataan dan penilaian serta bidang penagihan dan pengawasan;
  7. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan;

Sekretariat  mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan dan melaporkan kegiatan Badan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Sekretaris mempunyai fungsi :

  1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di sekretariat, bidang pengembangan dan pelayanan, bidang pendataan dan penilaian serta bidang penagihan dan pengawasan;
  2. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di sekretariat, bidang pengembangan dan pelayanan, bidang pendataan dan penilaian serta bidang penagihan dan pengawasan;
  3. penyelenggaraan kegiatan di sekretariat, bidang pengembangan dan pelayanan, bidang pendataan dan penilaian serta bidang penagihan dan pengawasan;
  4. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
  5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di sekretariat, bidang pengembangan dan pelayanan, bidang pendataan dan penilaian serta bidang penagihan dan pengawasan;
  6. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan perumusan kebijakan di sekretariat, bidang pengembangan dan pelayanan, bidang pendataan dan penilaian serta bidang penagihan dan pengawasan;
  7. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja pengelolaan keuangan, monitoring dan evaluasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

  1. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
  2. penyusunan rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
  3. penyiapan bahan penyusunan laporan penyelengaraan pemerintah daerah;
  4. penyiapan bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelengaraan pemerintahan;
  5. penyusunan perjanjian kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
  6. penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
  7. penyusunan evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
  8. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan tahunan;
  9. penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran  (DPPA);
  10. penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
  11. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
  12. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
  13. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
  14. pelaksanaan urusan pemerintahan di Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan;
  15. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
  16. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
  17. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
  18. pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang diserahkan oleh Sekretaris.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan dan Pelayanan

Bidang Pengembangan dan pelayanan dipimpin oleh seorang Kapala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Pengembangan dan Pelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan pengembangan, pelayanan, penyuluhan dan penyusunan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengembangan dan pelayanan mempunyai fungsi :

 

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset  mempunyai tugas mengumpul, mengolah bahan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai fungsi :

  1. penyusunan program kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
  2. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan penyusunan di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset di lingkungan Badan;
  3. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
  4. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
  5. pelaksanaan urusan di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset sesuai peraturan perundang-undangan;
  6. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
  7. pelaksanaan penyiapan tempat ruangan akomodasi serta konsumsi untuk rapat acara kedinasan;
  8. pelaksanaan pengurusan rumah tangga badan;
  9. pelaksanaan penyiapan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
  10. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat keluar dan surat masuk;
  11. pelaksanaan pengelolaan surat dan penyimpanan arsip in aktif;
  12. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ASN di lingkungan Badan pajak dan Retribusi Daerah;
  13. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). dan Standar Pelayanan (SP) Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
  14. pelaksanaan survey kepuasan masyarakat Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
  15. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
  16. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap palaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
  17. pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset yang diserahkan oleh Sekretaris.

 

Bidang Pendataan, Penetapan, Keberatan dan Regulasi  mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan pendataan, penetapan, keberatan, regulasi dan penyuluhan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas yang berkenaan dengan bidang.

Kepala Bidang Pendataan, Penetapan, Keberatan dan Regulasi mempunyai fungsi :

  1. perumusan kebijakan teknis bidang Pendataan, Penetapan, Keberatan dan Regulasi;
  2. penyusunan program kerja di bidang Pendataan, Penetapan, Keberatan dan Regulasi;
  3. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang Pendataan, Penetapan, Keberatan dan Regulasi;
  4. pemberian pelayanan umum dan teknis bidang Pendataan, Penetapan, Keberatan dan Regulasi;
  5. pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang Pendataan, Penetapan, Keberatan dan Regulasi;
  6. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pendataan, Penetapan, Keberatan dan Regulasi;
  7. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bidang Pendataan, Penetapan, Keberatan dan Regulasi;
  8. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Pendataan, Penetapan, Keberatan dan Regulasi;
  9. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pendataan, Penetapan, Keberatan dan Regulasi; dan
  10. pelaksanaan tugas lain di bidang pendataan, penetapan, keberatan dan regulasi yang diserahkan oleh Kepala Badan.

 

Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan  mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendataan, Penetapan, Keberatan dan Regulasi dalam mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pelayanan dan pendataan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan mempunyai fungsi :

  1. perumusan kebijakan teknis pada Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan;
  2. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan pendataan;
  3. pelaksanaan pembinaan pelayanan dan pendataan;
  4. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Sub Bidang pelayanan dan pendataan;
  5. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  6. pemberian pelayanan umum dan teknis sub bidang pelayanan dan pendataan;
  7. perencanaan dan pelaporan Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan;
  8. pengawasan dan pengendalian kegiatan di Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan;
  9. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan;
  10. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan; dan
  11. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan yang diserahkan oleh Kepala Bidang Pendataan, Penetapan, Keberatan dan Regulasi.

 

Sub Bidang Penetapan dan Keberatan  mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendataan, Penetapan, Keberatan dan Regulasi dalam mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang penetapan dan keberatan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Penetapan dan Keberatan mempunyai fungsi :

  1. perumusan kebijakan teknis pada Sub Bidang Penetapan dan Keberatan;
  2. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penetapan dan keberatan;
  3. pelaksanaan pembinaan di sub bidang penetapan dan keberatan;
  4. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Sub Bidang Penetapan dan Keberatan;
  5. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  6. pemberian pelayanan umum dan teknis Sub Bidang Penetapan dan Keberatan;
  7. perencanaan dan pelaporan Sub Bidang Penetapan dan Keberatan;
  8. pengawasan dan pengendalian kegiatan di Sub Bidang Penetapan dan Keberatan;
  9. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Penetapan dan Keberatan;
  10. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Penetapan dan Keberatan; dan
  11. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Penetapan dan Keberatan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

 

Sub Bidang Regulasi dan Penyuluhan  mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendataan, Penetapan, Keberatan dan Regulasi dalam mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang regulasi dan penyuluhan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Regulasi dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

  1. penyusunan program kerja di Sub Bidang Regulasi dan Penyuluhan;
  2. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Sub Bidang Regulasi dan Penyuluhan;
  3. pelaksanaan pembinaan teknis regulasi dan penyuluhan;
  4. penyusunan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Regulasi dan Penyuluhan;
  5. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Sub Bidang Regulasi dan Penyuluhan;
  6. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bidang Regulasi dan Penyuluhan;
  7. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Regulasi dan Penyuluhan;
  8. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Regulasi dan Penyuluhan; dan
  9. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Regulasi dan Penyuluhan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

 

Bidang Penagihan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan  mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mempersiapkan bahan perumusan dan penyusunan program serta petunjuk teknis bidang penagihan, piutang, pengawasan, pengaduan, pembukuan dan pelaporan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Penagihan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

  1. perumusan kebijakan teknis Bidang Penagihan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan;
  2. penyusunan program kerja di Bidang Penagihan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan;
  3. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis penagihan dan piutang, pengawasan dan pengaduan, pembukuan dan pelaporan;
  4. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis penagihan dan piutang, pengawasan dan pengaduan, pembukuan dan pelaporan;
  5. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi di Bidang Penagihan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan;
  6. pengawasan dan pengendalian kegiatan di Bidang Penagihan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan;
  7. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Penagihan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan;
  8. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Penagihan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan;
  9. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Penagihan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan;
  10. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Penagihan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan; dan
  11. pelaksanaan tugas lain di Bidang Penagihan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan yang diserahkan oleh Kepala Badan.

 

Sub Bidang Penagihan dan Piutang  mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan dalam mempersiapkan bahan perumusan dan penyusunan program serta petunjuk teknis penagihan dan piutang.

Sub Bidang Penagihan dan Piutang mempunyai fungsi :

  1. penyusunan program kerja Sub Bidang Penagihan dan Piutang;
  2. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Sub Bidang Penagihan dan Piutang;
  3. pembinaan dan bimbingan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Penagihan dan Piutang;
  4. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Sub Bidang Penagihan dan Piutang;
  5. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bidang Penagihan dan Piutang;
  6. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Penagihan dan Piutang;
  7. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Penagihan dan Piutang; dan
  8. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Penagihan dan Piutang yang diserahkan oleh Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan.

 

Sub Bidang Pengawasan dan Pengaduan  mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas dalam bidang pengawasan dan pengaduan.

Sub Bidang Pengawasan dan Pengaduan mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. perumusan kebijakan teknis Sub Bidang Pengawasan dan Pengaduan;
  2. penyusunan program kerja di Sub Bidang Pengawasan dan Pengaduan;
  3. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dalam Sub Bidang Pengawasan dan Pengaduan;
  4. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi di Sub Bidang Pengawasan dan Pengaduan;
  5. pengawasan dan pengendalian kegiatan di Sub Bidang Pengawasan dan Pengaduan;
  6. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pengawasan dan Pengaduan;
  7. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pengawasan dan Pengaduan;
  8. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pengawasan dan Pengaduan;
  9. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pengawasan dan Pengaduan; dan
  10. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Pengawasan dan Pengaduan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

 

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan  mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas bidang pembukuan dan pelaporan.

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

  1. penyusunan program kerja Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
  2. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
  3. pembinaan dan bimbingan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
  4. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
  5. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
  6. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
  7. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
  8. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.